Talempong ditabuh pada prosesi adat atau keramaian seperti pasar malam dan pacu  kuda. Ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama, nuansa jauh berbeda.

Sewaktu saya kecil di kota kelahiranku Padang Panjang lima puluh tahun silam, irama talempong terdengar begitu ceria. Saat itu masyarakat Minang berada di puncak kejayaannya sebagai civil socity atau masyarakat Madani.

Egaliterianisme (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi), demokrasi (bulat air dek pembuluh, bulat kata dek mufakat; kemenakan menyembah lahir, mamak menyembah batin), ketaatann pada agama (adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah), tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga cerdas dan arif karena gandrung terhadap ilmu dan pengetahuan. Selain menuntut ilmu itu perintah agama, masyarakat Minang juga punya suatu kredo: "alam terkembang dijadikan guru"

Tatkala ada yang mengusulkan agar Hatta, sang proklamator dan mahaputera berdarah Minang diberi gelar Datuk Payung Panji Kito Basamo, tidak disetujui kerapatan adat, karena tidak adanya sendinya dalam adat Minang. Hatta sang demokrat itu tidak memberikan komentar apa-apa, karena yang menginginkan bukan beliau. Kalau disetujuipun barangkali belaiau akan menolak. Tidak ada demo pro, tidak ada demo kontra.

Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, sebelum dan menjelang dan di awal-awal kemerderdekaan Masyarakat Minang banyak banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang terkenal demokratis, egaliter, agamis tetapi inklusif. Dari tiga Triumvirat pemimpin Bangsa di awal kemerdekaan: Soekarno, Hatta  dan Syahrir, dua yang terakhir adalah putra Minang. Bahkan Hatta adalah orang pertama di PPKI yang setuju mencoret tujuh kata "dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dari Piagam Jakarta.

Pada Pemilu 1997 Golkar memenangkan 94% suara di Sumatera Barat. Hebat nian !!!!. Mudah-mudahan Gubernur  Sumatera Barat ketika itu, sampai saat ini masih puas dan bangga, mengenang keberhasilannya menghilangkan kata "Minang" dari budaya "Minangkabau".

Talempong ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama, nuansa jauh berbeda.

Partisipasi, istilah yang (di)populer(kan) sejak Orde baru bukan istilah Minang. Tetapi substansinya sudah lama ada. Sumatera Barat yang wilayahnya relatif kecil itu punya 6 kota berstatus Dati II. Kota kelahiranku Padangpanjang yang pada waktu hanya berpenduduk kurang dari 50 ribu itu, jauh lebih dahulu memperoleh status Kotamadya dari pada Denpasar di Bali. Pasar-pasar di Sumatera Barat dahulu dibangun oleh para pedagang. Disebut pasar serikat. Namun ketika para pedagang di Pasar Atas Bukit Tinggi ingin membangun kembali pasar mereka yang terbakar, Pemda lebih suka melakukannya dengan berkolaborasi dengan pengusaha. Akibatnya terjadi ketegangan yang berkepanjangan antara Pemda dan para pedagang.

Saya ingat sebuah bait lagu

        Bukittinggi tanah rang Agam
        Mendaki jenjang empat puluh

Ya, untuk ke Pasar Atas lebih asyik melalui jenjang empat puluh itu.
Bagi para pencinta selera, di Pasar Atas itu kita dapat menikmati masakan kapau di warung-warung tenda: gulai cubadak atau gulai tunjang yang legit, yang tidak akan ditemui di Restoran Padang manapun di dunia ini. Juga amping dadih yang sangat nikmat itu.

Dan pasar itu kemudian terbakar dan terbakar kembali, menguras modal dan inisiatif pedagang, sebaliknya memperkaya pengusaha dan sejumlah "oknum Pemda".

Mudah-mudahan Walikota Bukittinggi ketika itu termasuk mereka yang kaya dan sangat puas telah ikut membunuh inisiatif dan partisipasi masyarakat (yang oleh para pakar sosial polituk disebut "social capital") di Sumatera Barat.

Talempong ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama, nuansa jauh berbeda

Dalam Pemilu 1999, masyarakat Minang mulai memperlihatkan jatidirinya.
Bagian terbesar masyarakat Sumatera Barat lebih memilih PAN yang pluralis dan dipimpin seorang tokoh reformasi. Sekalipun sebagian pendukung saat ini mungkin kecewa bahkan frustrasi terhadap Sang Tokoh Idola yang sering mgomong benat di tempat yang salah atau ngomong salah di tempat yang benar, hasil pemilu tampaknya tidak menghasilkan perubahan yang signifikan di Sumatera Barat. Malah Kepala Daerah terpilih tetap stok lama dan tidak jelas visi dan misinya.

Rezim orde baru yang sentralistik dan monolitik tentu ikut mempunyai andil: dalam meluluhlantakan tatanan masyarakat Minang ini (Mudah-mudahan arwah Mendiang Jenderal Amir "bulldozer" Machmud, Suhartois yang sangat berhasil dalam "seragamisasi" berbagai aktivitas dan institusi di awal-awal pemerintahan orde baru, bisa tenang menyaksikan  kerusakan tata nilai bangsa ini akibat ulah perbuatannya).

Tetapi tentu tidak hanya itu saja. Peristiwa PRRI di akhir tahun limapuluhan yang berakibat didudukinya Sumatera Barat oleh tentara dari Jawa---yang mengkibatkan terpukulnya martabat dan harga diri masyarakat Minang---tentu berperanan juga. Bak kata pepatah: "Sekali pasang surut, sekali tepian beranjak".

Tetapi pertanyaan yang menggoda saya, ialah mengapa masyarakat Minang dengan adat yang kuat---yang katanya "tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas itu"---serta agama Islam yang dianut 99% mayarakat Minang itu, tidak mempunya daya tahan terhadap gempuran-gempuran tersebut. Pertanyaan itu semakin menggoda, sejauh mana Sumatera Barat siap dengan otonomi daerah. Lebih-lebih Sumatera Barat bukan daerah dengan kekayaan alam berlimpah.

Karena itu dalam salah satu posting saya terdahulu, saya memancing Walhi Sumbar dengan pertanyaan: "Apa sih yang secara sosiologis terjadi pada masyarakat Sumbar belakangan ini? Dari adanya "partai" yang bisa menyauk suara sampai 94% dalam Pemilu 1997, peristiwa busung lapar dan adanya bau tidak sedap dalam pemilihan kepala daerah?".

Namun mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan advokasi Pembabatan Seribu Ha Hutan Suaka Alam Air Tarusan, Solok, jawaban yang saya peroleh dari para cerdik pandai di Walhi Sumbar ini sangat umum dan normatif:
"Sebenarnya jika kita perhatikan kondisi di Sumbar tidak jauh beda dengan semrautnya Indonesia dalam wilayah yang agak kecil".

Saya risau terhadap kondisi di Sumatera Barat bukan semata-mata karena saya dilahirkan di sana. Tetapi saya merasa betapa lengkap sudah carut marut bangsa ini, dan betapa panjang dan menyakitkan jalan yang harus ditempuh sampai desentralisi dan otonomi daerah bisa terlaksana dengan tuntas di tanah air tercinta ini. Apalagi dalam proses ini kita sudah berada di point of no return…

Talempong ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama, nuansa jauh berbeda.

Atau barangkali saya yang salah observasi dan salah persepsi ?

Wassalam,

Darwin Bahar

TrackBack URI for this entry

Comments (0)

Subscribe to this comment's feed