PP 84/99 tentang perluasan Kota Bukittinggi telah lama bergulir yang belum dapat dilaksanakan. Lahirnya PP ini telah menyebabkan terpecahnya masyarakat di Agam dalam bentuk pro dan kontra tentang penerapan PP tersebut.  Sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh ke dua pihak baik yang menolak maupun yang pro. Hal ini seharusnya sudah  di akhiri. Sudah seharusnya kedua pihak ditingkat elit, para perantau dan masyarakat yag bertikai berupaya untuk mencari pemecahan yang lebih elegan. 

Bukittinggi sebagai Koto rang Agam membutuhkan perluasan untuk pengembangan kota ini ke depan. Posisi Bukittinggi yang sangat penting untuk memainkan peranan untuk berkembangnya wilayah Sumatera Barat bahagian utara. Pemusatan pemerintahan yang selama ini ke Padang termasuk sebagai pusat pendidikan dan perekonomian selama pemerintahan Orde Baru telah menghambat perkembangan kota-kota yang di Sumatera Barat.

 

Bergulirnya reformasi yang memberikan hak otonomi kepada kabupaten dan kota, pengembangan Bukittinggi sangat dibutuhkan. Bagi masyarakat Agam yang masuk kedalam wilayah perluasan kota ini yang sebagian besar menolak untuk bergabung tumbuh sebuah ketakutan yang besar terhadap perubahan yang drastis terhadap kehidupan perkotaan. Masyarakat kota yang telah heterogen akan memberikan ke khawatiran kepada masyarakat Agam yang masuk wilayah perluasan kehilangan kendali dalam menjaga tradisi dan kekayaan yang dimiliki oleh Nagari selama ini.

 

Alasan-alasan yang dikemukakan jelas ada benarnya dan perluasan Kota Bukittinggi juga ada untung dan ruginya bagi masyarakat. Bila ini terus diperdebatkan tidak akan pernah selesai-selesai. Dalam perjalannya sejak dari lahir sampai sampai tulisan ini ditulis yang jelas PP tersebut belum bisa diberlakukan. Oleh sebab itulah sudah seharusnya harus ada jalan keluar yang diberikan untuk persoalan ini. Bila Bukittinggi dianggab asetnya Ranah Minang, maka penyelesaiaanya tidak hanya lagi anatara kedua belah daerah yang bertikai dan diselesaikan oleh Petinggi Pemerintahan ke dua wiayah, melainkan sudah sebahrusnya melibatkan seluruh perhatiah tokoh dan cendikiawan Minang yang ada di negeri ini.

 

"Tak ado kusuik nan tak salasai, tak ado karuah nan tak kajaniah"  seharusnya menjadi acuan dalam penyelasaian persoalan ini. Salah satu tawaran yang bisa kita berikan adalah sudah seharusnya kedua kepala Pemerintahan ini, Wali Kota dan Bupati beserta legislatifnya memakai solusi yang pernah ditawarkan oleh para cendikiawan ke dua daerah untuk menjalin hubungan kerjasama antara kedua daerah. Bila Kedua pemimpin ke dua daerah mampu melepaskan ego nya dan melihat bahwa semua ini adalah untuk kepentingan masyarakat pasti jalan ini akan menguntungkan masyarakat itu sendiri. Bukankah Bukittinggi adalah koto rang Agam walaupun administrasi pemerintahannya telah berbeda pada saat ini. 

 

Bila Kepala Daerah, legislatif kedua daerah ini mampu merumuskannya jelas aearah ini akan berkembang pesat an akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi yang signifikan untuk wilayah Sumatera Barat bahagian Utara ini. Banyak potensi yang belum tergarap secara maksimal. Bukitinggi yang terkenal sebagai salah satu tujuan wisata, pendidikan, perdagangan dan kesehatan akan mampu ditata lebih baik dan akan mengundang begitu banyak orang untuk datang baik dari lokal, domestik maupun manca negara. Bagi Pemerintah Kabupaten Agam seharusnya juga harus jujur bahwa wilayah yang begitu besar belum terkelola dengan baik. Tata ruang yang belum jelas menyebabkan pertumbuhan daerah penyangga kota Bukittingi ini terkesan sangat semrawut. 

 

Oleh sebab itulah sudah seharusnya perlu kejernihan pemikiran dan semua pihak terutama mereka yang bertikai akibat lahirnya PP ini melihat kepentingan yang lebih besar terhadap kepentingan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang pada hakikatnya satu sama lain alah saling batali-tali (baunsanak). Semoga....