"adaik Basandi Syara', Syara' Basandikan Kitabullah" adalah ungkapan yang telah menjadi kesepakatan dari masyarakat Minang sebagai sebuah Falsafah dalam kehidupan. Ungkapan ini keluar dari beberapa literatur yang pernah ada timbul setelah pergerakan Paderi dengan lahirnya Piagam Bukik Marapalam yang disepakati di Puncak Pato Luhak Tanah Data. Satu-satunya sumber yang tertulis menjelaskan ungkapan ini adalah tulisan yang pernah di buat oleh Syekh Sulaiman Arrasuli pendiri Perguruan Tarbiyah Islamiyah Canduang. Pertanyaannya sekarang benarkah ini menjadi benar mengakar dalam kehidupan masyarakat Minang itu sendiri atau hanya sekedar ungkapan yang dibaca-baca semata atau ini hanya sekedar mendamaikan antara Islam yang menjadi agama yang satu-satunya diakui sebagai agama masyarakat Minang dengan Adat yang telah jauh adanya sebelum kedatangan Islam, sehingga ini mungkin memperkecil jurang pemisah antara Islam dan Adat itu sendiri.

Banyak pertanyaan dikalangan rang mudo nan badarah baru satampuak pinang,  baumua baru  satahun jaguang terhadap ungkapan ini. Bila dilihat dari implementasinya di lapangan sangat sulit untuk menemukan bukti yang menunjukkan bahwa adat itu benar-benar basandikan kitabullah (kalau boleh disebut berdasarkan syariat Islam). Pendekatan yang sedikit bisa kita terima adalah penjelasan tentang adaik nan sabana adaik, yakni sunatullah. Itupun penjelasannya tergantung pemahaman orang yang menjelaskan akan tetapi substansinya barangkali menunjukkan pemahaman di atas. 

 

Salah satu contoh hal yang bertentangan dengan syara' itu adalah undang-undang adat yang menjelaskan tentang harta yang boleh digadaikan. Harato Pusako boeh digadaikan apa bila "rumah gadang katirisan, mayik tabujua ditangah rumah, anak gadih gadang indak balaki dan mambangkik batang randam". Dalam syari'at  tidak boleh mengadaikan harta pusaka untuk menyelenggarakan jenazah karena itu adalah tanggung jawab dari orang muslim yang tinggal dilingkungan orang yang meninggal tersebut. Termasuk untuk menjamu atau melaksanakan kenduri dengan berhutang. Begitu juga misalnya untuk mengangkat Pangulu (Penghulu) dikaji asa jo tidak asa, urang datang dan sebagainya. Bukankah dalam Islam setiap Muslim itu bersaudara? Juga dalam persyaratan penghulu ini sampai saat ini penulis belum pernah mendengar kalau salah satu syaratnya adalah pandai membaca Al-Qur'an. Begitu juga sebaliknya juga tidak boleh dalam Islam itu mengangkat pemimpin  orang yang tidak beriman  bagi orang Muslim itu sendiri. Mohon maaf betapa banyak Ninik Mamak (Pangulu) yang tidak pernah shalat. Juga tidak ada syarat dalam adat yang membatalkan gelar seorang datuak (penghulu) bagi sebuah kaum yang tidak shalat. Belum lagi masalah perkawinan, waris dan sebagainya.

 

Bila kita tuliskan apa yang bertemu dilapangan barangkali akan sangat panjang bukti yang menunjukkan betapa adat itu sebenarnya tak basandikan kepada kitabullah. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kondisi ini akan terus dibiarkan selamanya untuk terus diwariskan kepada anak cucu yang mereka lahir sebagai urang Minang dan ini disampaikan kepadanya? Jawabannya tentu kita sepakat tidak, kita memerlukan kejujuran bahwa ini perlu diperbaiki, namun tentu tidak bisa dilakukan oleh orang perorang atau beberapa orang semata, akan tetapi perlu menjadi perhatian dari semua tokoh dan orang yang memiliki kompetensi untuk ini. Bukankah kita masyarakat Minang masyarakat yang egaliter. Bila kita merisaukan apa yang telah digambarkan jauh dari sebelumnya jalan akan diasak dek urang lalu, cupak diasak dek urang panggaleh sudah perlu kiranya tatanan adat ini kembali di susun sesuai dengan syara' tersebut.

 

Pada saat ini sudah semakin berkurangnya orang tua-tua yang mengerti dengan adat dan saat inipun juga sudah semakin besar pula jumlah generasi muda yang yang tidak memahaminya. Sementara tidak banyak lagi orang yang bisa memberikan pencerahan tentang ini. Mungkin sudah saatnya aturan-aturan tentang ini dirumuskan secara tertulis yang rujukan utamanya adalah syara' dan disepakati berlaku di ranah Minang. Perubahan ini tentu tidak perlu dilakukan se radikal gerakan Paderi pada masa lalu. Perubahan tersebut dapat dilakukan secara perlahan dari tokoh intelektual yang berada dirantau dan dikampung karena ada ketentuan adat yang berlaku di salingka Nagari dan berlaku untuk ranah Minang secara menyeluruh. Untuk melakukan perubahan bukanlah harga mati, bukankah sakali aia gadang sakali tapian barubah, alam takambang dijadikan guru. hiduik baraka mati baiman.