|
Page 5 of 5 Dewan Banteng dan PRRI (5/Habis) Akhir PRRI yang Tragis...
Senin, 17 Maret 2008
Oleh : Syafri Segeh, Wartawan Senior Sumatera Barat
LIMA hari kemudian, maka Dewan Perjuangan menolak Keputusan Kabinet Juanda dengan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 dengan Mr Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya, Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri, Mr Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Dr Sumitro Joyohadikusimo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran, Mohd Syafei sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) dan Menteri Kesehatan, JF Warouw sebagai Menteri Perhubungan, S Sarumpait sebagai Menteri Pertanian dan Perburuan, Mohthar Lintang sebagai Menteri Agama, M Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan dan A Gani Usman sebagai Menteri Sosial.
PRRI kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pemerintahan Federal atau disebut juga sebagai Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang diproklamirkan di Bonjol pada tanggal 8 Pebruari 1960, Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Presidennya. Pembentukan RPI ini membuat perpecahan di kalangan tokoh politisi sipil dengan tokoh-tokoh militer yang non Islam. Sukarno kembali ke Jakarta dari kunjungan istirahatnya di luar negeri pada tanggal 16 Pebruari 1958, sehari sesudah Proklamasi PRRI. Sukarno menegaskan, ”Kita harus menghadapi penyelengara pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang itu dengan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada pada kita.”
Pada dasarnya Sukarno menyokong rencana Juanda dan Nasution untuk menggunakan kekerasan senjata. Kemudian Kabinet Juanda juga mengeluarkan perintah untuk menangkap Mr Syafruddin Prawiranegara, Mr Burhanuddin Harahap dan Dr Sumitro Joyohadikusomo. Situasi semakin panas, di Padang dan daerah lain di Sumatera Barat digiatkan latihan-latihan militer terutama sekali terhadap mahasiswa dan pelajar. Di mana-mana kelihatan orang berbaju hijau dan memanggul senjata. Senjata-senjata bantuan Amerika Serikat pun berhamburan jatuh dari pesawat terbang pada beberapa tempat di Padang dan Bukittinggi pada malam hari. Tidak hanya dengan pesawat terbang Amerika mengirimkan senjata, tetapi juga dengan kapal-kapal selam. Menurut Dean Almy, Wakil CIA di Konsulat Amerika Serikat di Medan, ”kami juga mempunyai kapal-kapal selam di lepas pantai dekat Padang yang menurunkan senjata-senjata dan amunisi pada malam hari.”
Pemerintah Pusat melakukan pemboman-pemboman untuk melumpuhkan kekuatan PRRI terhadap jumlah sasaran di Bukittinggi, Padang dan Painan. Menjelang pendaratan di Pantai Padang, dilakukan pula penembakan-penembakan meriam dari kapal-kapal perang yang sudah berada di hadapan pantai Padang. Pada tanggal 17 April 1958, sekitar dua bulan setelah Proklamasi PRRI , Pemerintah Pusat mulai mendaratkan pasukannya di pantai merah, 9 km di utara Kota Padang, tepatnya di pantai Parupuk Tabing di bawah Komando Kol Ahmad Yani dengan sandi ”Operasi 17 Agustus”. Sandi operasi pusat ini kemudian menjadi nama Komando Daerah Militer (KODAM) untuk daerah Sumatera Barat dan Riau.Kodam III/17 Agustus itu berpusat di Padang.
Pasukan Gaerak Cepat (PGT) Auri diterjunkan dari pesawat udara di lapangan Udara Tabing. Kemudian mereka bergerak menuju pusat kota dan pada sore itu juga kota Padang jatuh ke tangan tentara pusat tanpa perlawanan. Tentara Pusat terus mendesak pasukan PRRI yang mengambil taktik terus menerus mundur dari kota-kota dan bertahan di daerah pegunungan dan perkampungan-perkampungan yang tidak akan dapat dijamah oleh tentara Pusat. Pada umumnya pasukan PRRI kembali mejajaki daerah-daerah yang dahulu di Zaman Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) seperti Sangir dan Bidar Alam. Melihat pasukan PRRI yang makin terdesak itu oleh pasukan tentara pusat, maka Amerika Serikat kembali berpaling kepada pemerintah Jakarta, mendekati Jenderal Nasution.
Perang saudara terjadi di mana-mana. Masyarakat di kampung-kampung tertekan bathinnya, sehingga akhirnya terjadilah eksodus perantauan besar-besaran meninggalkan kampung halamannya. Sementara operasi tentara pusat berjalan menekan pasukan PRRI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Nasution melancarkan pula ”Operasi Pemanggilan Kembali” para pemberontak pada akhir tahun 1960 agar perwira yang memberontak kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Nasution mengirim utusan-utusan untuk berunding dengan pemberontak di Sumatera, Sulawesi dan di Singapura. Daerah yang pertama menyambut baik kebijaksaan Nasution itu adalah tokoh-tokoh militer di Sulawesi pimpinan Kawilarang dan kemudian secara resmi menghentikan perlawanan pada bulan April 1961. Syafruddin dan Natsir mengadakan pertemuan Kabinet RPI-nya pada awal tahun 1961 dan memutuskan untuk menunjuk Simbolon untuk berunding dengan Pemerintah Pusat.
Simbolon melihat terbukanya kesempatan baik apabila tokoh-tokoh militer berpisah dari politisi sipil dan berunding untuk dirinya sendiri dengan tentara Pemerintah Pusat. Maka, pada bulan April 1961 Simbolon dan Ahmad Husein memishakan diri dan melepaskan diri dari nama RPI dan kemudian mendirikan Pemerintah Darurat Militer di bawah pimpinan Ahmad Husein.
Tanggal 21 Juni 1961 Ahmad Husein beserta kawan-kawan militernya dan tokoh tokoh politisi sipil lainnya di Sumatera Tengah kembali kepangkuan ibu pertiwi di Solok dengan sekitar 600 orang anggota pasukannya. Sebulan kemudian yaitu sekitar bulan Juli 1961 baru Syafruddin mengirim utusan kepada Jenderal Nasution untuk membicarakan syarat-syarat penyerahan kembali kepangkuan ibu Pertiwi itu dan sesudah diadakan pertukaran surat menyurat,maka Syafruddin mengeluarkan pengumuman melalui radio pada tanggal 17Agustus 1961 yang menyerukan kepada seluruh pasukan RPI supaya menghentikan perlawanan.
Pada hari yang sama dengan pengumuman Syafruddin itu yaitu pada tanggal 17 Agustus 1961 Presiden Sukarno mengumumkan pula ”Amnesti Umum” (Pengampunan umum) kepada seluruh pemberontak yang menyerah tanpa syarat sampai tanggal 5 Oktober 1961 serta bersumpah setiap kepada konstitusi, negara dan Panglima Besar Revolusi yaitu Sukarno. Hari berikutnya Zulkifli Lubis menyerah dan seminggu kemudian Syafruddin, Assaat dan Burhanuddin Harahap bersama dengan pemimpin sipil lainnya melapor kepada penguasa militer pemerintah dekat Padang Sidempuan di Selatan Tapanuli yang dikuasai oleh Divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Syafruddin juga menyerahkan asset PRRI yang masih ada sebanyak 29 kg emas batang kepada Nasution untuk diserahkan kepada Juanda. Itulah akhir yang tragis dari PRRI. (***)
Trackback(0)
|
TrackBack URI for this entry
Subscribe to this comment's feed
