|
Pituah |
Kaluak paku kacang balimbiang
Buah simantuang penggang-penggangkan
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang di petenggangkan |
|
|
Politisi Minang dan Kabinet Beraroma Rendang |
|
|
|
|
Written by Afandri Adya
|
|
Friday, 20 November 2009 |
 Kiprah politisi Minang dalam  kancah pemerintahan Indonesia cukup menarik untuk disimak. Ketertarikan tersebut mengingat kecilnya jumlah etnis Minang dalam populasi Indonesia, namun bisa memainkan peranan penting dalam roda pemerintahan. Peran utama dan posisi penting ini sangat nampak mencolok pada masa perjuangan kemerdekaan dan demokrasi parlementer, dimana banyak orang Minang yang duduk sebagai perdana menteri dan mengisi pos-pos penting kabinet. 15 tahun awal berdirinya republik Indonesia, bisa disebut sebagai era keemasan politik orang Minang. Pada periode 1945-1960, politikus Minang tidak hanya duduk di posisi strategis pemerintahan, namun juga cukup mewarnai kebijakan politik negara. Di penghujung dekade 1950-an era kejayaan tersebut berakhir. Dimulai dengan lengsernya Hatta dari kursi wakil presiden (1956), yang diikuti oleh gerakan koreksi PRRI (1958-1959), serta dibubarkannya partai Masyumi dan PSI (1960), dua partai yang menjadi motor politik orang-orang Minang.
Sejak negeri ini merdeka pada tahun 1945, hingga kini telah 39 kabinet yang terbentuk. Angka 39 itu, dengan mengecualikan kabinet sementara Susanto dan kabinet tandingan PRRI. Dalam 39 kali pembentukan kabinet itu, tak pernah sekalipun orang-orang Minang absen duduk sebagai menteri. Kabinet Presidensial, yang terbentuk pada tanggal 2 September 1945 merupakan kabinet pertama yang dibentuk oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada masa ini, Mohammad Amir putra kelahiran Sawahlunto, tercatat sebagai orang Minang pertama yang diangkat menjadi menteri.
Berdasarkan data statistik, populasi etnis Minangkabau hanyalah berjumlah 2,7% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, namun jumlah keterwakilan mereka dalam kabinet jauh melampaui angka tersebut. Sekurang-kurangnya 94 posisi kementerian diisi oleh orang-orang Minang, angka tersebut belumlah ditambah dengan posisi menteri muda serta pejabat setingkat menteri yang pernah ada dalam beberapa kabinet. Jumlah itu setara dengan 8% atau 3 kali lebih banyak dari jumlah populasi orang Minang. Dalam sejarah kabinet, jumlah menteri dari ranah Minang melampaui etnis Sunda, Melayu, Madura, Bugis, dan Batak yang secara populasi di atas orang Minang. Jumlah keterwakilan orang Minang, hanya kalah dari orang-orang Jawa yang memang mayoritas di republik ini.
Dari 39 kabinet yang terbentuk, 8 kali dipimpin oleh putra-putra Minang, atau setara dengan 20,5%. Para pemimpin ini mengomandani kabinet di usia yang relatif muda. Sutan Syahrir (mengomandani 3 kabinet dan mulai memimpin pada usia 36 tahun), Mohammad Hatta (3 kabinet, 46 tahun), Abdul Halim (1 kabinet, 38 tahun), Mohammad Natsir (1 kabinet, 42 tahun). Selain menjadi pemimpin kabinet, pos-pos kementerian penting seperti menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan, banyak ditempati orang-orang Minang. Pos kementerian luar negeri, 8 kali ditempati orang-orang Minang. Kecakapan mereka dalam melobi, serta menguasai aneka macam bahasa asing, menjadikan posisi ini sering diamanahi kepada putra-putra Minang. Para diplomat ulung tersebut ialah Agus Salim (4 kali menjadi menteri luar negeri), Sutan Syahrir (3 kali), dan Mohammad Hatta (1 kali). Pos kementerian dalam negeri, 4 kali diisi orang-orang Minang. Mereka adalah Sutan Syahrir, Assaat, Hazairin, dan Gamawan Fauzi. Sedangkan menteri pertahanan hanya 2 kali dipegang orang Minang, yakni oleh Mohammad Hatta dan Abdul Halim. Selain tiga pos kementerian tersebut, posisi kementerian bergengsi lainnya yakni kementerian ekonomi juga sering diisi orang-orang Minang. Mereka yang duduk dikementerian tersebut antara lain Adnan Kapau Gani, Mohammad Yamin, Chaerul Saleh, a.R. Suhud, dan Rizal Ramli.
Chaerul Saleh merupakan politikus Minang yang paling sering duduk di kursi kabinet. Chaerul duduk dalam 7 kabinet, berturut-turut dari era Djuanda sampai Dwikora II. Posisi Chaerul dalam kabinet-pun beraneka rupa. Dalam 3 kali kabinet ia dipercaya sebagai wakil perdana menteri, 4 kabinet sebagai ketua MPR, serta 9 posisi menteri dan 1 posisi menteri muda. Pada masa Demokrasi Terpimpin, hanya Chaerul-lah politikus Minang yang paling dipercaya presiden. Pada masa ini Chaerul Saleh bersama Mohammad Yamin menjadi bagian pemerintah, disaat politikus Minang lainnya menjadi oposan utama pemerintahan Soekarno. Orang Minang lainnya yang menonjol dalam pemerintahan ialah Emil Salim. Putra Koto Gadang ini menjadi orang paling lama yang mengenyam kursi kabinet Indonesia. Selama 22 tahun sejak 1971 hingga 1993, Emil mengabdi pada negara. Jika Chaerul menjadi orang kepercayaan Soekarno, maka Emil menjadi orang kepercayaan Soeharto. Emil bersama Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan J.B. Sumarlin, menjadi ekonom kepercayaan dalam kabinet Pembangunan Soeharto. Emil duduk sejak kabinet Pembangunan I hingga Pembangunan V, dengan posisi yang bermacam-macam pula.
Kabinet Beraroma Rendang
Dalam sejarah Indonesia, beberapa kali susunan kabinet kental beraroma Minang, yang kami istilahkan sebagai kabinet beraroma rendang. Kabinet-kabinet beraroma rendang yaitu; Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir III, Kabinet Hatta I, Kabinet Natsir, dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Di lima kabinet tersebut, lebih dari seperlima kursi menteri diisi orang-orang Minang. Bahkan pada Kabinet Sjahrir I aroma rendang kental terasa, dimana dari 14 kursi menteri 4 dipegang oleh putra-putra Minang. Ini berarti 29% komposisi kabinet diisi orang-orang Minang. Selain jumlah yang cukup mencolok, piramida atas kabinet, yakni posisi perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri dalam negeri, dipercayai kepada politisi-politisi Minang. Pada kabinet Hatta I-pun, aroma rendang sangat terasa. Pada era ini, puncak piramida kabinet juga dipegang oleh orang-orang Minang. 4 dari 16 kursi menteri diisi politikus Minang, Hatta menjabat perdana menteri dan menteri pertahanan, Agus Salim sebagai menteri luar negeri, dan Natsir sebagai menteri penerangan. Jika Syafruddin Prawiranegara yang berayahkan Minang juga di masukan kedalamnya, maka aroma rendang pada kabinet Hatta I makin terasa.
Selama bertugas di pemerintahan, banyak kebijakan penting yang diambil oleh politisi Minang. Kebijakan Hatta yang menerbitkan peraturan mengenai pembentukan partai-partai politik, telah menjadikan republik ini menjadi salah satu negara paling demokratis dengan sistem multi-partai. Walaupun kebijakan ini dihapuskan oleh presiden Soekarno sejak 1959 dan dilanjutkan oleh Soeharto hingga 1998, keputusan multi-partai Hatta tetap menjadi pijakan politik Indonesia hingga saat ini. Selain kebijkan itu, Hatta pulalah yang mencetuskan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Hatta jualah yang menentukan garis kebijakan ekonomi rakyat yang bersandarkan pada koperasi. Karena kebijakannya tersebut, Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selain Hatta, Natsir juga cukup berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Berkat mosi integral yang dicetuskannya, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Di antara menteri luar negeri yang pernah dimiliki bangsa ini, mungkin Agus Salim yang paling bersinar. Politisi panjang akal ini selalu memiliki trik untuk mematahkan argumen-argumen politisi Belanda. Berkat kebijakan dan diplomasinya yang cemerlang, Agus Salim dijuluki para pengamat Barat sebagi “the grand old man”. Politikus Minang juga cermat dalam membaca situasi dan kondisi. Pada saat Agresi Militer Belanda II yang berakibat tertawannya pemimpin-pemimpin republik, orang-orang Minang mengambil inisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukittinggi. Dengan dibentuknya PDRI, roda pemerintahan Indonesia tak pernah berhenti kendati ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.
Tahun 1960, kepercayaan diri para politisi Minang mulai memudar. Orang-orang Minang yang selama ini merasa sebagai rule-maker dalam pemerintahan Indonesia, harus berakhir dengan kisah yang tak mengenakkan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sebuah pemerintahan yang hendak mengoreksi dominasi pusat atas daerah, dianggap sebagai pemberontakan daerah atas pusat yang harus dihabisi. Pemerintahan yang berpusat di Padang ini, hanya berlangsung singkat dan segera dapat dipadamkan oleh tentara pusat. Hancurnya PRRI, beriringan jua dengan hilangnya dominasi politikus Minang dalam kancah nasional.
Trackback(0)
 |
|
Last Updated ( Friday, 20 November 2009 )
|
|
|
Yayasan Palanta Cimbuak |
Dari Awak, Oleh Awak, Untuak Kampuang
Nio berpartisipasi? Silakan klik disiko |
|
Online Sekarang |
|
We have 3 guests and 5 members online |
|
TrackBack URI for this entry
Subscribe to this comment's feed
