Pada waktu itu beliau ikut bergerak dalam partai politik Permi (Persatuan Muslim Indonesia), dan  sebagian besar lulusan Perguruan Thawalib kebanyakan menjadi anggota Permi.
Menikah dengan Jalilah binti Pakih Mahmud pada 1930 di Koto Musajik, Kepala Koto Sungai Pua, bergelar Sutan Saidi, dan berangkat ke Medan menjadi  pengusaha/pedagang. Oleh anak-kemenakan beliau dalam tombak nan sabatang payuang nan sakaki, beliau ditetapkan dengan suara bulat menjadi penghulu/ninik mamak bergelar Datuk Garang dalam suku Koto Gobah di Tanjung Gadang Galung, Sungai Pua. Upacara batagak penghulu tersebut terlaksana pada tahun 1933. Guna menunjang kehidupannya, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai pemangku adat, beliau berusaha sebagai pedagang di Bukit Tinggi sampai zaman pendudukan Jepang.
Setelah Proklamasi kemerdekaan 1945, Pemerintah Pusat RI menginstruksikan supaya di tiap nagari, kabupaten dan propinsi dibentuk Komite Nasional. Nagari Sungai Pua pada waktu itu oleh penjajah Belanda dibagi dua nagari, yaitu Kapalo Koto dan Tangah Koto. Menurut instruksi Pemerintah Pusat RI karena Sungai Pua terdiri dari dua nagari, semestinya dua pula Komite nasionalnya, yaitu Komite Nasional Kapalo Koto dan Komite Nasional Tangah Koto. Tapi oleh pemuda progresif sokongan rakyat meinginkan hanya satu saja Komite Nasional, yaitu Komite Nasional Sungai Pua.
Terpilih sebagai Ketua Komite Sungai Puar berdasarkan rundingan pemuda progresif pada waktu itu, disamping beliau seorang ulama juga seorang pemangku adat/penghulu, terkenal bersifat tenang menghadapi segala seuatu dan menyelesaikan sesuatu urusan dengan sebaik-baiknya. Beliau juga seorang orator/pandai berpidato. Dengan terpilihnya beliau menjadi Ketua Komite Nasional, sekaligus tercakup putusan hanya satu saja Komite Nasional, yaitu Komite Nasional Sungai Pua.
Instruksi Pemerintah RI menggariskan bahwa suatu nagari harus memilih seorang kepala  yang dinamakan Wali Nagari. Pada  pemilihan Wali Nagari Sungai Pua diantara tiga calon, beliaulah yang mendapat suara terbanyak, hingga beliau menjadi Wali Nagari Sungai Pua yang pertama.
Selama periode menjadi Wali nagari, telah berdiri “BANK SUNGAI PUAR”, pembentukan Dewan Perwaklian Nagari (parlemen  mini) dan  Dewan Harian sebagai kabinet Wali Nagari.  Kebersihan  melalui Gotong Royong penduduk secara teratur tetap beliau perhatikan, barbagai kasus yang datang kepada beliau diselesaikan dengan baik serta bijaksana, sehingga tidak ada yang merasa kalah atau menang.
Setelah proklamasi RI beliau menjadi anggota partai politik “Partai Sosialis Indonesia” (PSI Syahrir). Selama berkecamuknya agresi tentara Belanda (1948 – 1949) dimana semua Wali Nagari menjadi Wali Perang, beliau menjadi Wali Perang Sungai Pua. Waktu itu Sungai Pua menjadi sasaran mesin perang tentara Belanda, termasuk front terdepan, banyak tentara RI ulang alik ke Sungai Pua, semua itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.
Sesudah penyerahan kedaulatan (1950) beliau ke Jakarta urusan keluarga. Beberapa bulan beliau di Jakarta, suatu delegasi utusan nagari Sungai Pua datang dari kampung mengunjungi beliau di Jakarta meminta kesediaan beliau supaya kembali ke Sungai Pua meneruskan jabatan beliau sebagai Wali Nagari. Delegasi diterima dan beliau mengucapkan terima kasih, namun berbarengan dengan itu beliau mengirimkan surat permohonan berhenti dari Jabatan Wali Nagari, dan menjadi  pengusaha. Selama di Jakarta beliau dianggap sebagai orang yang dituakan dan selalu dimintai nasehat-nasehat untuk kemajuan organisasi yang berhubungan dengan Sungai Pua. Meninggal pada 8 Juli 1986 dengan meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak (4 laki-laki & 3 perempuan). Masyarakat Sungai Pua merasa kehilangan pemimpin yang disukai dan disenangi pada waktu itu.

Sumber : IN MEMORIAM Bpk. Umar Dt. Garang oleh D.P. Murad, Buletin Sungai Puar No. 16 08-1986
Disadur Oleh : Erwin Moechtar

TrackBack URI for this entry

Comments (0)

Subscribe to this comment's feed