KALUAK paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan. Anak dipangku kemenakan dibimbiang,  urang kampuang dipatenggangkan. Pepatah adat Minangkabau itu menegaskan kewajiban orang Minang dalam adat bukan hanya untuk memelihara anaknya, tetapi juga kemenakan. Jadi, jika ada anak-anak yang terlantar dan tak terpelihara merupakan aib dan malu bagi ayah dan juga mamak
Falsafah Minang Tinggal Slogan
Copyright © 2004 Media Indonesia Online. All rights reserved.
Jumat, 6 Maret 2004
KALUAK paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan. Anak dipangku kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Pepatah adat Minangkabau itu menegaskan kewajiban orang Minang dalam adat bukan hanya untuk memelihara anaknya, tetapi juga kemenakan. Jadi, jika ada anak-anak yang terlantar dan tak terpelihara merupakan aib dan malu bagi ayah dan juga mamak (paman)-nya.
Mereka gagal sebagai laki-laki di Minangkabau. Hal tersebut, hingga kini masih dipatuhi dan memengaruhi kultur sosial bermasyarakat. Namun, kini anak terlantar berkeliaran di jalanan. Jika dua tahun lalu mungkin masih aneh, kini sudah lumrah.
Menurut dosen Sosiologi Universitas Andalas, Alfitri, sekarang ini ajaran adat hanya sekadar slogan. "Adat kini hanya menjadi norma ideal, bukan norma aktual," ujarnya.
Konsekuensi perkembangan masyarakat, menurut dia, menguatkan individualisme, sehingga tidak ada lagi kepedulian lingkungan.
Seharusnya, menurut Alfitri, jika ayah dan ibu sebagai keluarga inti tidak mampu memelihara anaknya, maka menurut adat Minangkabau, yang punya kewajiban adalah lapis keluarga kedua, seperti paman, bibi, hingga kaum, suku, serta orang kampungnya.
Kenyataannya, rasa malu itu telah hilang. Para orang tua anak jalanan itu menyuruh anaknya mengamen dan bahkan mengemis. "Ini karena tak ada lagi harapan lain. Persoalannya tak bisa dilepaskan dari ekonomi yang membelit sebagai persoalan makro," kata Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand itu.
Kesempatan berusaha dan peluang kerja yang sempit mendukung terjadinya hal itu. Pemerintah dan DPRD, menurut dia, mestinya memikirkan masalah ini.
Menurut pengamat sosial Hawari Siddik, agak jauh mengaitkan persoalan anak jalanan dengan falsafah Minang. "Ini bukan lagi persoalan adat, melainkan masalah kota karena pengaruh globalisasi dan persoalan ekonomi," kata aktivis Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM kepada Media, kemarin. Hendra Makmur/N-3
http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004032600401612
Trackback(0)
 |
TrackBack URI for this entry
Subscribe to this comment's feed
