Menurut sosiolog Mochtar Naim, sikap apatis dari rakyat adalah akibat dari terpaan batin di waktu yang panjang selama Orde Baru, di mana rakyat tidak dibiarkan bersuara dan mengambil inisiatif sendiri, apalagi yang bertentangan pula dengan kehendak pemerintah.
"Karena proses pengebirian ini berjalan selama lebih dari satu generasi selama masa Orde Baru, rakyat lalu terbiasa menjadi penurut dan penakut, lalu mengiyakan apa saja yang datang dari atas, dari penguasa, walaupun bertentangan dengan hati nurani. Sikap tak acuh, cuek, dan silakan bagaimana maunya yang berkuasa saja, itulah yang menonjol ketika desa dibubarkan dan nagari ditegakkan kembali," katanya.
Kondisi seperti itu diakui Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Zainal Bakar sebagai proses pelunturan nilai dan identitas keminangkabauan sehingga masyarakat Minang hampir-hampir mengalami sesuatu keadaan di mana kita nyaris tidak lagi menjadi siapa-siapa. Akibatnya, Sumbar kehilangan peran dalam percaturan nasional dan mengalami disorientasi akibat terlalu lama meninggalkan identitas keminangannya.
"Watak orang Minang yang egaliter dan demokratis, namun tetap santun, sepertinya mengalami pelapukan sehingga banyak masyarakat Minangkabau itu tampil dalam watak dan karakter yang berbeda," katanya.
Hal itu pulalah, sebenarnya, yang membuat aparat pemerintah bekerja keras, bagaimana membangkitkan kembali keunggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Minang, yang pernah diakui masyarakat luas secara nasional dan internasional. Ibarat pepatah Minang: "mambangkik batang tarandam" (membangkit batang yang sudah lama terendam), segala sesuatunya memang perlu kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan. Sebab, pemerintahan desa warisan Orde Baru ternyata telah menguburkan sistem demokrasi dan pola pemerintahan kerakyatan yang sudah mengakar di Minangkabau.
Kerja keras itu digambarkan Drs Efi Yandri MSi, ahli pemerintahan nagari yang membuat tesis soal Pemerintahan Nagari dalam studi S2-nya di IIP Jakarta, dalam beberapa langkah penting. Pertama, mengkristalkan tuntutan masyarakat menjadi arah kebijakan pemerintah daerah melalui suatu forum lokakarya. Kedua, untuk menguji pandangan para elite dan tokoh masyarakat dengan aspirasi masyarakat di desa dan nagari, dilakukan pengkajian lapangan guna mengumpulkan pendapat mengenai kemungkinan pengembalian pemerintahan desa kepada pemerintahan nagari. Dan, ketiga, hasil temuan lapangan selanjutnya dipresentasikan.
ADA nagari yang dimodali pemerintah kabupaten dengan dua ekor sapi, yang mulanya senilai Rp 5 juta, lima tahun ke depan diperkirakan jumlah nilai sapi tersebut sekitar Rp 800 juta karena sapi tersebut terus berkembang biak; dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16 ekor, dan seterusnya sapi berkembang biak dengan jumlah yang berlipat ganda.
Itu baru satu unit usaha yang dikelola Badan Usaha Nagari dan sumber keuangan bagi nagari untuk seterusnya. Menurut Kepala Biro Pemerintahan Nagari Pemerintah Provinsi Sumbar Busra, dengan Dana Alokasi Umum Nagari yang besarnya berkisar Rp 100 juta sampai Rp 200 juta per nagari per tahun, tergantung kemampuan masing-masing kabupaten, nagari-nagari di Sumbar sudah bisa mandiri dan menentukan sendiri arah pembangunan nagarinya.
Bahkan, dari pengamatan Kompas di Kabupaten 50 Kota, nagari-nagari di sana berlomba- lomba membangun nagari, membangun ekonomi kerakyatan dengan mengerahkan segenap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di nagari. Jangan heran, di nagari yang selama ini dikategorikan paling miskin dengan sumber daya alam, yakni Nagari Mahat, Kecamatan Suliki Gunung Mas, bisa menghasilkan Rp 270 juta per minggu. Hasil itu berasal dari produksi gambir di nagari tersebut yang 30-40 ton per minggu.
Karena itu, Busra menegaskan, desentralisasi adalah sebuah spirit yang dapat menjadi sumber inspirasi, bahkan juga menjadi sumber energi untuk menggerakkan usaha dalam membangun Nagari. (NAL
Sumber : http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/11/teropong/1062398.htm

TrackBack URI for this entry

Comments (0)

Subscribe to this comment's feed